Gubernur Papua Ajak Masyarakat Jaga Tatanan Adat dan Budaya Pasca Insiden Pemusnahan Mahkota Cenderawasih

Papua – Gubernur Papua, Matius Fakhiri, mengajak seluruh masyarakat Papua untuk menjaga dan melestarikan tatanan adat serta budaya daerah pasca viralnya peristiwa pemusnahan mahkota Cenderawasih yang menuai reaksi luas di berbagai kalangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Fakhiri dalam pertemuan bersama Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Forum Adat Tabi Saireri Provinsi Papua, yang berlangsung di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Senin (28/10/2025).

Dalam pertemuan itu, Gubernur Fakhiri menilai bahwa langkah Kemenhut sebenarnya sudah sesuai prosedur pemusnahan barang sitaan. Namun, cara pelaksanaannya yang dinilai berlebihan telah menimbulkan persepsi negatif dan memicu kemarahan masyarakat.

“Ini langkah yang baik. Pihak Kemenhut hadir untuk menyampaikan permohonan maaf atas kejadian pemusnahan mahkota Cenderawasih yang sempat memicu euforia kemarahan. Saya sampaikan bahwa proses yang dilakukan tidak salah karena merupakan bagian dari mekanisme pemusnahan. Namun, cara yang berlebihan itulah yang menimbulkan reaksi negatif,” ujar Gubernur Fakhiri.

Lebih lanjut, Gubernur menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap nilai adat dan budaya masyarakat Papua agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Ia menyebut perlunya aturan yang memperkuat pelestarian budaya melalui kebijakan daerah.

“Kita perlu melakukan pembenahan lebih dalam terhadap tatanan adat agar ke depan nilai budaya tetap terjaga. Ini bisa diatur melalui peraturan pemerintah, baik oleh bupati, gubernur, maupun melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdasi) dan Peraturan Daerah Provinsi Khusus (Perdasus) yang mengikat semua pihak di Papua,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut, Gubernur Fakhiri berencana menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai langkah awal perlindungan terhadap mahkota Cenderawasih dan peningkatan kesadaran budaya. Regulasi tersebut nantinya akan diperkuat melalui penyusunan Perdasi setelah melalui dialog bersama masyarakat adat, DPR Papua, dan Majelis Rakyat Papua (MRP).

Selain langkah regulatif, Gubernur Fakhiri juga mendorong masyarakat adat untuk berperan aktif menjaga nilai-nilai budaya dan menegakkan sanksi sosial terhadap setiap pelanggaran adat.

“Dengan peristiwa ini, saya berharap seluruh masyarakat Papua dapat memahami dan menjaga tatanan adat dengan lebih baik. Ke depan, setiap pelanggaran adat diharapkan bisa diselesaikan melalui mekanisme sanksi sosial yang tegas,” tutupnya.(rd)